CIREBOINSIDER.COM- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengambil langkah tegas untuk menyehatkan puluhan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terjerat masalah.
Ia menargetkan 41 BUMD yang tersebar di Jawa Barat akan dilebur menjadi satu atau dua holding company pada tahun 2026.
Langkah ini, menurutnya, adalah solusi terakhir untuk menghentikan kerugian dan praktik korupsi yang selama ini merugikan keuangan daerah.
Baca Juga:Pemkot Cirebon Kaji Ulang Kenaikan PBB 1000 Persen, KDM Arahkan untuk DibatalkanKDM Usul Relokasi PTDI dan Pindad ke Kertajati, Atasi Kepadatan dan Hidupkan BIJB
“BUMD terlalu banyak itu tidak sehat. BUMD yang sehat itu satu dan multifungsi,” ujar Dedi Mulyadi,di Bandung, dikutip dari Antara, Selasa, 26 Agustus 2025.
Ia menambahkan, rencana ini sudah dimatangkan bersama Panitia Khusus (Pansus) BUMD di DPRD Jabar.
Pansus tersebut sedang menyiapkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk diajukan tahun depan: satu Raperda khusus untuk Bank Jabar, dan satu lagi untuk menggabungkan seluruh BUMD lainnya.
Menurut Dedi Mulyadi, keberadaan puluhan BUMD saat ini tidak efisien dan tumpang tindih fungsinya.
Parahnya, audit yang sedang berjalan menunjukkan banyak BUMD yang terjangkit “penyakit” parah dan harus segera “diamputasi”.
Dukungan Parlemen dan Efisiensi Organisasi
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mengakui mayoritas BUMD di Jawa Barat memang dalam kondisi tidak ideal.
Meski ada beberapa yang masih sehat, seperti Bank Jabar Banten (BJB), BJB pun tidak luput dari kasus hukum.
Baca Juga:KDM Dukung Penuh Masyarakat Tolak KJA di Pantai Timur PangandaranKDM Usul Ganti UMK dengan Upah Sektoral Nasional, Lebih Adil dan Jamin Stabilitas
Ono menegaskan, penggabungan dan pembentukan holding BUMD adalah langkah tepat yang sudah lama didorong oleh DPRD.
Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
Dengan dilebur, BUMD akan fokus pada bisnis utama dan tidak lagi tumpang tindih.
Salah satu manfaat terbesar dari pembentukan holding ini adalah pemangkasan struktur organisasi.
Jumlah direksi dan komisaris akan berkurang drastis, mengurangi beban biaya operasional yang selama ini membebani keuangan daerah.
Kasus Korupsi sebagai Pemicu Utama
Langkah tegas Gubernur Dedi Mulyadi bukan tanpa alasan. Dalam beberapa bulan terakhir, serangkaian kasus korupsi yang melibatkan BUMD di Jawa Barat terungkap ke publik.
Salah satu yang paling disorot adalah kasus dugaan korupsi di PT Migas Utama Jabar (MUJ) dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp86,2 miliar.