CIREBONINSIDER.COM- Rencana pembentukan Kabupaten Cirebon Timur terus diperjuangkan.
Terbaru, pada Selasa, 26 Agustus 2025, Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat bertemu Bupati Cirebon Drs Imron MAg.
Pertemuan Bupati Cirebon Drs Imron MAg dengan Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat itu berlangsung di Pendopo Bupati Cirebon.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Cirebon Imron berharap rencana pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Cirebon Timur dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:Kabupaten Cirebon Raih Predikat KLA Kategori Pratama 2025Rp12 Miliar Bantuan Pertanian Tersalurkan di Kabupaten Cirebon
“Harapan kami, pemekaran ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat, terutama untuk pemerataan pembangunan dan percepatan kesejahteraan,” jelas Bupati Imron.
Menurutnya, Kabupaten Cirebon saat ini menanggung beban besar dengan jumlah penduduk sekitar 2,4 juta jiwa, tersebar di 40 kecamatan, 412 desa, dan 12 kelurahan.
“Dengan jumlah penduduk sebesar itu, sementara dukungan anggaran dari pusat masih terbatas, maka pemekaran menjadi salah satu solusi agar pembangunan bisa lebih merata,” ujarnya.
Imron menekankan pembentukan daerah persiapan otonomi baru tidak hanya sebatas urusan administratif.
Namun juga harus memperhatikan kesiapan sumber daya manusia, aspek keuangan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
Karena itu, ia menyambut baik kunjungan Komisi I DPRD Jawa Barat sebagai bagian dari kajian objektif terhadap kesiapan Cirebon Timur menjadi CDPOB.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan betul-betul memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya, dilansir dari rilis resmi Pemkab Cirebon.
Baca Juga:Prabowo ke Siswa Sekolah Rakyat: Cintai Orang Tuamu, Cium Kaki IbumuPerbaikan Tiga Ruas Jalan di Cirebon Timur pada Agustus 2025, Titik Mana Saja? Ini Penjelasan Sekda Hilmy
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono menyebut skor kelayakan Cirebon Timur sebagai CDPOB masih di angka 351 poin, sementara standar minimalnya 400-500 poin.
Menurut Ono, ada beberapa aspek yang perlu diperkuat melalui dukungan APBD Kabupaten Cirebon, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Kalau masyarakat sudah satu barisan dan calon ibu kota jelas, tidak ada alasan untuk memperlambat. Yang penting kekurangan indikator segera dipenuhi,” kata Ono.
Seperti diketahui, wacana membentuk Kabupaten Cirebon Timur yang pisah dari Kabupaten Cirebon, sudah bergulir sejak lama.
Tahapan dari bawah pun sudah ditempuh. Seperti musyawarah di setiap desa, di mana hampir semua desa di kecamatan yang ada di wilayah timur Cirebon bersepakat untuk membentuk Kabupaten Cirebon Timur.