CIREBONINSIDER.COM– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar seluruh industri pertahanan strategis, termasuk PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan PT Pindad, serta pangkalan udara militer, dipindahkan ke kawasan BIJB Kertajati, Majalengka.
Gagasan usulan pengalihan industri pertahanan ini, menurut KDM, untuk mengatasi keterbatasan lahan di Kota Bandung sekaligus menggerakkan aktivitas Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
KDM mengakui gagasan itu muncul setelah dirinya melakukan komunikasi secara intensif dengan para petinggi industri pertahanan dan militer.
Baca Juga:Rencana KDM Selamatkan BIJB Kertajati: Siap Alihkan Dana Operasi Kertajati Rp60 Miliar ke Susi AirPengelola BIJB Klaim Rute Kertajati Singapura PP Masih Diminati Penumpang
Gubernur KDM menilai pengembangan PTDI di Bandung sudah tidak lagi optimal.
“Saya kemarin bertemu dengan Dirut PT DI, lalu berkomunikasi dengan Dirut Pindad, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU). Pikirannya sama, tidak mungkin PT DI bisa berkembang pesat di Bandung,” ujar KDM di Bandung, dikutip dari Antara, Sabtu, 23 Agustus 2025.
Ia menambahkan, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi PTDI adalah keterbatasan landasan untuk uji coba pesawat karena area di sekitarnya sudah sangat padat oleh pemukiman penduduk.
KDM melihat BIJB Kertajati sebagai lokasi ideal. Di sana, masih terbentang luas lahan milik negara yang dikelola oleh Kementerian Kehutanan, Perhutani, atau kementerian lainnya.
Kondisi ini memungkinkan pengembangan industri pertahanan dalam skala yang jauh lebih besar.
“Dari mulai PT DI, Pindad, kalau Dahana kan memang sudah di Subang. Itu dipusatkan di sana, termasuk nanti angkatan udaranya, misalnya Angkatan Udara Husein (Sastranegara) pindah ke Kertajati,” jelasnya.
Menariknya, usulan ini tidak hanya menyelesaikan masalah keterbatasan lahan, tetapi juga menawarkan solusi untuk menghidupkan BIJB Kertajati yang selama ini dianggap sepi.
Baca Juga:Pemkot Cirebon Kaji Ulang Kenaikan PBB 1000 Persen, KDM Arahkan untuk DibatalkanKDM Dukung Penuh Masyarakat Tolak KJA di Pantai Timur Pangandaran
Dedi menyebut, apabila industri pertahanan ini berhasil direlokasi, kawasan tersebut akan diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pertahanan.
“Setelah industri pertahanan pindah, akhirnya akan jadi kawasan ekonomi khusus,” ungkap Dedi.
Dengan terbentuknya KEK Pertahanan, ia yakin aktivitas penerbangan di BIJB Kertajati akan berjalan secara alami tanpa perlu pembiayaan dari pemerintah daerah.
Ia bahkan optimis, dana sekitar Rp60 miliar yang selama ini digelontorkan Pemerintah Provinsi Jabar untuk subsidi operasional bandara bisa dialihkan untuk program lain.