CIREBONINSIDER.COM- Infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya mulus.
Pada sejumlah titik, terdapat kerusakan jalan dan berlangsung dalam waktu lama tanpa ada perbaikan dari pemerintah.
Masyarakat pun kerap kali melontarkan kritikan kepada Pemkab Cirebon karena lambat menuntaskan persoalan infrastruktur jalan.
Dalam beberapa kesempatan, masyarakat sampai harus menggelar aksi di jalan, menuntut pemerintah segera memperbaiki jalan yang rusak.
Baca Juga:Kabupaten Cirebon Raih Predikat KLA Kategori Pratama 2025Lewat TMMD, TNI dan Pemkab Cirebon Kolaborasi Bangun Akses Jalan untuk Warga Desa Sende
Beberapa kali juga, Bupati Cirebon Drs Imron MAg memastikan akan ada perbaikan jalan secara menyeluruh, meski dilakukan bertahap.
Nah, terbaru, Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp196 miliar untuk alokasi program perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan tahun 2026.
Anggaran alokasi untuk program tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp65 miliar atau sekitar 49 persen, dibandingkan dana pada 2025 senilai Rp131 miliar.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon Tomy Hendrawan mengatakan bakal mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk kebutuhan perbaikan jalan di Kabupaten Cirebon yang masih sangat besar.
“Anggaran itu terdiri dari Rp15 miliar untuk program drainase perkotaan dan sekitar Rp181 miliar untuk penyelenggaraan jalan,” kata Tomy Hendrawan di Cirebon, dikutip dari Antara, Senin, 11 Agustus 2025.
Tomy menjelaskan bahwa dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon dan dialokasikan melalui bidang Bina Marga.
Menurut Tomy, kebutuhan perbaikan jalan di Kabupaten Cirebon yang masih sangat besar, secara bertahap butuh lebih tiga tahun.
Baca Juga:Iyan Ediyana Resmi Menjabat Pj Sekda Kabupaten CirebonKDM Anggarkan Rp20 Miliar, Siap Selesaikan Perbaikan Jalan di Perbatasan Cirebon Tahun Ini
Berdasarkan data, panjang jalan kabupaten yang rusak berat dan perlu rekonstruksi mencapai 189,2 km.
“Pada 2026, kami merencanakan rekonstruksi jalan sepanjang 47 km. Dengan kecepatan pembangunan tersebut, dibutuhkan lebih dari tiga tahun untuk memperbaiki seluruh ruas yang rusak berat,” ujarnya.
Tomy mengatakan keterbatasan kapasitas fiskal APBD ini , mendorong pemerintah Kabupaten mencari dukungan dana tambahan dari APBD Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam hal ini, pihaknya telah mengusulkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp109,1 miliar pada 2025 yang kini sedang diproses dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).