CIREBONINSIDER.COM- Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati menerima kunjungan kerja Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Komite I dari Daerah Pemilihan Jawa Barat.
Berlangsung di ruang Adipura Balai Kota Cirebon, Kamis (7/8/2025), Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati didampingi Sekretaris Daerah Agus Mulyadi, Asisten Administrasi Umum M Arif Kurniawan dan sejumlah kepala perangkat daerah.
Kunjungan Anggota DPD RI Komite I dari Daerah Pemilihan Jawa Barat tersebut dipimpin Aanya Rina Casmayanti.
Baca Juga:Menilik Perjalanan Karir Politik Satori hingga Kini Tersandung Korupsi Dana CSR BI dan OJKAngka Penurunan Stunting di Kota Cirebon Signifikan, Tuai Apresiasi dari Pemprov Jabar
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada anggota DPD RI yang memilih Kota Cirebon sebagai salah satu titik kunjungan kerja dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat daerah pemilihan Jawa Barat.
Lebih lanjut, Wakil Wali Kota juga menegaskan pentingnya kunjungan kerja tersebut sebagai media dialog yang memperkuat demokrasi dan menjadi wujud nyata keterhubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Komite I DPD RI memiliki tugas yang sangat strategis, menyentuh langsung kepentingan masyarakat dan daerah,” kata Siti Farida Rosmawati.
“Kehadiran DPD RI di tengah-tengah masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan kebijakan nasional benar-benar berakar dari kebutuhan rakyat di daerah,” lanjutnya.
Wakil Wali Kota juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi Kota Cirebon sebagai kota dengan sejarah panjang, kepadatan penduduk yang tinggi, serta dinamika sosial budaya yang beragam.
Oleh karena itu, menurutnya, peran DPD RI sebagai representasi daerah sangat vital untuk memastikan suara-suara lokal didengar dan diperjuangkan di tingkat nasional.
Pihaknya berharap kunjungan kerja ini dapat menjadi momentum penguatan sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPD RI.
Baca Juga:Profil Satori, Anggota DPR RI Dapil Cirebon-Indramayu yang Kini Tersangka Korupsi Dana CSR BI dan OJKStaf Keuangan PDAM Kota Cirebon Korupsi Rp3,71 Miliar Buat Trading dan Judol, Tersisa Rp88 Juta
“Membangun daerah tidak cukup hanya dengan perencanaan dan anggaran, melainkan juga memerlukan kemauan politik yang berpihak pada rakyat, kebijakan yang responsif, serta kemitraan antar-lembaga yang saling memperkuat,” tuturnya.
Siti Farida Rosmawati menambahkan, aspirasi yang diserap hari ini akan menjadi masukan berharga dalam mendorong perbaikan regulasi, kebijakan pembangunan, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, tidak hanya di Jawa Barat, tetapi juga di tingkat nasional.