CIREBONINSIDER.COM- Dengan karakteristik sosial, ekonomi, hingga budaya antar-wilayah yang sangat beragam, model pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia sepatutnya tidak diseragamkan.
Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengatakan hal itu saat di Jakarta, Kamis, 31 Juli 2025. Ia menillai keragaman yang dimiliki Indonesia terlalu kompleks untuk dipaksakan dalam satu model pilkada tunggal.
“Daerah itu sangat Bhinneka Tunggal Ika, sangat unik. Provinsi, kabupaten, kota karakteristik kekhasan potensinya itu beda-beda maka kalau diseragamkan itu pasti gagal,” katanya
Baca Juga:KPK Hadir di SMPN 1 Suranenggala Cirebon, Bangun Karakter Antikorupsi sejak DiniSelain Sentra Batik, Trusmi Kini Jadi Destinasi Wisata Kuliner Cirebon yang Ramai Pengunjung
Siti Zuhro tidak memungkiri kalau sistem pilkada langsung memiliki kelebihan berupa partisipasi rakyat memilih langsung.
Tetapi dalam praktiknya hal itu malah kerap disalahgunakan oleh elite politik sehingga merusak tujuan demokrasi.
Bukannya membangun peradaban, justru penggunaan praktik politik uang dan mobilisasi massa yang marak saat jelang Pilkada langsung digelar.
“Ketika one man one vote, jangan cuman mengandalkan mobilisasi dengan vote buying. Itu bukan membangun peradaban. Demokrasi itu membangun peradaban. Bukan membangun ketidakberadaban,” ujarnya.
Ia menyebutkan penyelenggaraan pilkada langsung di wilayah-wilayah dengan tingkat pendidikan rendah dan fiskal lemah hanya akan memperburuk keadaan.
“Dalam keadaan ekonomi kita seperti ini, pendidikan SDM kita yang masih SMP, bahkan SD, itu menurut saya menistakan. Memberikan uang terus-menerus setiap pilkada itu menistakan masyarakat,” katanya.
Menurut Siti, bagi daerah-daerah yang belum siap secara ekonomi dan sumber daya manusia (SDM) maka mekanisme pilkada melalui DPRD bisa sebagai alternatif atau bahan pertimbangan ulang.
Baca Juga:Wali Kota Cirebon Ajak Cegah Korupsi dari Hal Kecil: Jujur, Tolak Suap, dan Laporkan PenyimpanganEra Digital, Bupati Cirebon: Pendidikan Harus Mengikuti Perkembangan Teknologi
“Jadi maka kalau ada daerah yang seperti Jakarta mumpuni untuk dilakukan pilkada langsung, silakan. Tapi yang tidak mumpuni karena fiskalnya rendah, ekonominya potensinya juga rendah, pendidikan SDM sebagian besar juga itu tidak eligible, gitu ya,” ucapnya.
Dia berpendapat, pilkada yang dipilih melalui DPRD dapat mengurangi potensi yang kiranya muncul di tengah masyarakat dan menekan biaya pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.
“Sehingga kelebihan-kelebihan dari dipilih melalui DPRD itu harus menonjol. Orang yang akan dipilih menjadi kepala daerah, wakilnya mungkin diseleksi sendiri gitu, itu betul-betul mumpuni berdasarkan kriteria,” ujarnya.