“Jika yang diperdebatkan adalah isu-isu publik secara kritis, maka edukasi politik bisa dikatakan berjalan,” jelasnya.
Selain itu, Alfath juga menyarankan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Pemilu dan Partai Politik, serta perbaikan dalam manajemen internal partai agar dana yang lebih besar tidak menjadi ajang pembagian keuntungan bagi elite.
“Tanpa sistem yang sehat, dana besar justru berpotensi memperburuk praktik korupsi politik,” ujarnya. (*)