CIREBONINSIDER.COM- Keberhasilan program Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan sangat bergantung pada basis yang akurat dan presisi.
Karena itu Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan basis data di desa-desa dan kelurahan harus benar-benar valid dan terukur.
Ferry dalam keterangannya di Kementerian Koperasi di Jakarta, Kamis, 10 Juli 2025, meyakini koperasi-koperasi di desa dan kelurahan akan mampu meraih keuntungan.
Baca Juga:Menkop Siapkan Peta Jalan Kopdes Merah Putih 2025-2029, Bangun Ekonomi Nasional dari DesaPonsel Mendadak Mati Sendiri? Jangan Panik, Simak Penyebab dan Cara Mengatasinya di Sini
Namun demikian program Koperasi Merah Putih ini dikhawatirkan tidak bisa berjalan efektif dalam mengentaskan kemiskinan di pedesaan.
Kekhawatiran itu muncul karena saat ini desa-desa belum memiliki sistem data yang mampu memetakan kebutuhan spesifik masyarakat secara akurat dan presisi.
“Saya yakin koperasi desa ini untung, tetapi tidak menurunkan kemiskinan,” ucap Ferry, yang dikutip Cirebon Insider dari Antara.
Dengan data yang akurat dan presisi, kata Ferry, perencanaan dan pelaksanaan program Koperasi Merah Putih akan lebih mudah dan tepat sesuai target yang menjadi sasaran atau tujuan.
Ia menambahkan bahwa hampir setiap lini pemerintahan juga sangat bergantung pada keakuratan data dalam menyusun kebijakan publik agar tepat sasaran.
“Jangan sampai kebijakan dibuat hanya berdasarkan asumsi atau data semu,” katanya.
Terkait hal itu, Ferry juga mencontohkan keberhasilan Presiden China Xi Jinping yang mampu menurunkan angka kemiskinan dalam lima tahun melalui strategi berbasis data desa yang sangat terukur.
Baca Juga:Wamen UMKM Sebut Cirebon Miliki Fondasi Kuat Kembangkan Pusat Wirausaha InovatifBSI Luncurkan Fitur Beli Paket Umrah di Aplikasi BYOND, Permudah Jamaah Memilih Travel Terpercaya
“Dengan data presisi, mereka tahu secara rinci siapa yang miskin dan apa intervensi yang tepat. Ini menjadi praktik yang patut kita pelajari,” jelas Ferry.
Menurut Ferry keberhasilan pemerintahan china bisa ditiru, yakni dengan menekankan pentingnya basis data yang akurat dan terukur dalam setiap kebijakan publik, termasuk dalam penyusunan peta jalan nasional penguatan kopdeskel Merah Putih.
Ia menyebut peta jalan yang disusun harus melibatkan DPR, terutama Komisi VI, untuk memastikan peta jalan tersebut berdasarkan temuan-temuan di lapangan.
Sehingga, lanjutnya, pembiayaan, arah operasional, dan pengembangan koperasi bisa dilakukan secara realistis dan tepat sasaran.
Ia juga menyambut baik usulan Komisi VI agar diadakan simposium bersama untuk merumuskan pentingnya data presisi sebagai fondasi kebijakan.