CIREBONINSIDER.COM- Menjawab kekhawatiran akan risiko lonjakan produk impor dari China imbas perang dagang, Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan empat langkah strategis yang diyakini mampu mengatasi hal tersebut.
Empat langkah strategis yang dilakukan Kementerian UMKM itu juga dinilai bakal mampu melindungi dan memperkuat posisi UMKM dalam pasar domestik dan global.
Kesiapan yang dilakukan Kementerian UMKM dengan empat langkah strategis tersebut disampaikan Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Adha Damanik dalam acara diskusi Double Check di Jakarta, Sabtu, 21 Juni 2025.
Baca Juga:Keuangan Syariah Lebih Resilient terhadap Gejolak Ekonomi Ketimbang Konvensional, BI Ungkap Fakta IniKemnaker Sampaikan Pokok Utama dan Tujuan Revisi PP 7/2025, Terkait Industri Padat Karya
“Banyak laporan kepada kami terkait kekhawatiran yang disampaikan (lonjakan produk impor dari China). Namun saya sampaikan, ada empat hal yang kita lakukan,” kata Riza.
Riza.lebih lanjut menjelaskan keempat langkah strategis yang dilakukan Kementerian UMKM dalam merespons lonjakan produk impor dari China tersebut.
Disebutkan Riza bahwa yang pertama, Kementerian UMKM memperkuat aspek regulasi dengan berkoordinasi secara intens bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Langkah strategis yang pertama ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan perdagangan yang lebih berpihak pada UMKM, dengan begitu para pelaku UMKM akan mendapat manfaat maksimal dari setiap aktivitas usahanya.
Langkah Kedua yang dilakukan kementerian UMKM adalah mempermudah akses standarisasi dan sertifikasi produk bagi pelaku UMKM, seperti sertifikasi halal, nomor induk berusaha (NIB), hingga izin edar BPOM.
Untuk saat ini sertifikasi, kata. Riza tidak lagi hanya sebatas bentuk kepatuhan, namun sudqh jadi instrumen untuk peningkatan daya saing dan produktivitas.
Sertifikasi dan standarisasi produk juga telah menjadi syarat mutlak bagi UMKM yang ingin memasarkan produknya ke pasar global.
Baca Juga:Gandeng Forkopimda, Pemkab Cirebon Awasi Tambang Ilegal yang Masih Nekat BeroperasiKKP Yakin Program Revitalisasi Tambak Pantura Jabar Mampu Serap 100 Ribu Tenaga Kerja
“Banyak catatan yang disampaikan bahwa UMKM kesulitan mendapatkan akses sertifikasi ini. Kemudahan-kemudahan ini yang kita ingin jawab,” ujarnya.
“Dan Alhamdulillah, kami telah melakukan konsolidasi dengan sejumlah kementerian/lembaga untuk memberikan pelayanan-pelayanan kemudahan bagi UMKM kita untuk mendapatkan akses sertifikasi dan legalisasi usaha,” kata dia.
Selanjutnya langkah strategi ketiga adalah melakukan penguatan ekosistem UMKM khususnya sektor produksi yang dilakukan melalui perluasan akses pembiayaan.