CIREBONINSIDER.COM – Sebanyak 580.798 dari 1,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) sudah berhasil dicairkan. Sebelumnya, sempat mengalami kendala rekening, sehingga gagal salur.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan informasi tersebut di Jakarta, Kamis, 19 Juni 2025. Ia juga menambahkan bahwa sisanya 768.381 KPM masih dalam proses perbaikan.
“Kemarin saya sampaikan 1,3 juta gagal salur, hingga hari ini 580 ribu lebih sudah berhasil cair. Sisanya, 768.381 KPM masih dalam proses perbaikan dengan rincian 751.067 KPM via Himbara dan 17.314 KPM via PT Pos,” ujar Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dikutip Cirebon Insider dari Antara.
Baca Juga:Bansos PKH dan BNPT Tahap 2 Cair, Simak Informasi Lengkapnya di SiniWamensos Bawa Bantuan untuk Korban Gunung Kuda Cirebon, Total Rp384 Juta
Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa saat ini penyaluran bansos telah mencapai 80 persen lebih, baik KPM PKH maupun KPM Sembako atau BPNT.
Dalam rinciannya Mensos menyebutkan, penyaluran bansos sudah menjangkau 8.028.881 KPM PKH (80,3%) dan 14.810.907 KPM Sembako (81%).
Tersisa 19,4% atau sebanyak 1.945.399 KPM PKH dan 14,9% atau sejumlah 2.723.515 KPM Sembako, masih dalam proses pembukaan rekening. Adapun sisa lainnya yakni sebanyak 25.720 KPM PKH (0,3%) dan 742.661 KPM Sembako (4,1%) tengah dalam perbaikan data.
Untuk mengatasi berbagai hal tersebut, Kemensos terus berkoordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mencari solusi dengan membuat kartu rekening kolektif.
Dalam hal ini, Mensos mengingatkan kepada para KPM agar bersabar dan dapat memaklumi bahwa pencetakan kartu rekening kolektif butuh waktu yang tidak sebentar.
Di kesempatan yang sama Mensos meminta masyarakat untuk turut berpartisipasi melalui fitur “Usul dan Sanggah” di aplikasi Cek Bansos. Ruang terbuka yang disediakan bagi masyarakat mengusulkan atau menyanggah data bansos.
Fitur “Usul dan Sanggah” itu menurut Mensos sangat hidup. Pihaknya sejak Mei 2025 telah mencatat ajuan usulan sebanyak 363.472 dan sanggahan dari masyarakat yang menilai ada KPM tidak layak menerima bansos sebanyak 2.829.
Baca Juga:Yumana Colours of Natural: Satu-satunya Kain Wastra Ecoprint Brand Lokal Bersertifikat Halal di IndonesiaResmi Dideklarasikan di Cirebon, Mei Jadi Bulan Kebangkitan Ulama Perempuan Indonesia
Mensos pun mengapresiasi partisipasi publik tersebut. Menurutnya hal itu akan sangat membantu membaca kondisi objektif di lapangan, sekaligus sebagai bagian dari proses pemutakhiran data.
“Ini membantu kami melihat kondisi objektif di lapangan. Semakin banyak masyarakat terlibat, data bansos akan semakin akurat dan adil,” ujarnya.