CIREBONINSIDER.COM- Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu pondasi perekonomian nasional.
Dengan perannya yang begitu krusial, UMKM semestinya berhak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah terutama kaitan akses kredit dari lembaga perbankan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim menilai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) butuh pendampingan untuk mengakses kredit dari lembaga perbankan.
Baca Juga:KDM Minta Inspektorat Periksa Kuwu Karangsari Cirebon: Etika dan Sumber Uang yang Dipakai SawerBNI Tawarkan Program Imbalan Menarik bagi Nasabah yang Setor Tunai di CRM, Apa Itu?
Pimpinan Komisi VII yang membidangi UMKM itu dalam keterangannya di Jakarta, menyampaikan mengenai pentingnya peran pendampingan dan edukasi kepada para pelaku UMKM melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan progresif.
“Kita butuh pendekatan yang lebih manusiawi dan progresif. UMKM bukan sekadar angka statistik, tapi wajah nyata ekonomi rakyat yang menopang industri kita dari bawah,” ucap Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 12 Juni 2025.
Ia juga sempat mengutip data dari Kementerian UMKM yang menunjukkan sebanyak 69,5 persen UMKM masih belum terbiasa mengakses kredit dari lembaga perbankan.
Kondisi tersebut, menurut Chusnunia-jika tidak segera diatasi maka bisa berdampak terhadap ketahanan sektor industri nasional, terutama industri padat karya dan manufaktur yang sangat bergantung pada rantai pasok dari pelaku UMKM.
“Ketika sebagian besar UMKM masih tertutup dari akses pembiayaan formal, itu berarti potensi besar industri nasional kita belum bergerak maksimal. Ini bukan hanya soal inklusi keuangan, tapi juga soal keberlanjutan industri dalam negeri,” ujar Chusnunia.
Karena itu, ia menyerukan agar kebijakan pembiayaan seperti KUR tidak hanya dievaluasi dari sisi penyerapan anggaran, tetapi dariseberapa besar pengaruhnya terhadap penguatan ekosistem industri nasional.
Sebelumnya, Chusnunia juga sangat mendukung langkah pemerintah yang menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada 2025 sebesar Rp300 triliun, dengan alokasi prioritas ke sektor produksi.
Baca Juga:Dampak Adopsi Teknologi Digital Perbankan Potensi PHK Meningkat, OJK: Sudah DiantisipasiINI 5 Aplikasi Pilihan Para Investor Crypto Pemula maupun Pengalaman
Meski begitu, ia juga menyarankan untuk memberikan perhatian serius terhadap skema pembiayaan KUR tersebut agar benar-benar sampai kepada pelaku UMKM.
Tidak cukup terserap oleh lembaga keuangan, namun dampak riil terhadap pelaku usaha kecil tidak ada.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pada 2025 pemerintah menetapkan total plafon KUR nasional sebesar Rp300 triliun.