CIREBONINSIDER.COM- Jumlah Pekerja Migran Indonesia atau PMI asal Kabupaten Cirebon tergolong banyak.
Pada 2023 tercatat sebanyak 10.545 PMI asal Kabupaten Cirebon, dan pada 2024 jumlahnya naik menjadi 11.420 orang.
PMI asal Kabupaten Cirebon ini mayoritas bekerja di sektor domestik (78,30 persen) dan sektor formal (21,70 persen), terutama di Taiwan.
Baca Juga:Tersangka Kasus Suap PLTU 2 Cirebon Batal Diperiksa, KPK Imbau Agar KooperatifGiliran Eks Bupati Cirebon Dipanggil KPK sebagai Saksi Kasus Dugaan Suap Izin PLTU
Nah, dalam menjalankan pekerjaan sebagai PMI di negara orang, ada saja yang bermasalah atau menghadapi persoalan dan harus pulang ke Kabupaten Cirebon.
Beruntungnya, bagi PMI yang pulang karena bermasalah, Pemkab Cirebon menyiapkan santunan.
Seperti pada Kamis, 8 Mei 2025, Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman menyerahkan bantuan santunan kepada PMI asal Kabupaten Cirebon yang pulang dalam kondisi bermasalah.
Pada acara tersebut, Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon Novi Hendrianto.
Penyerahan santunan kepada PMI bermasalah itu berlangsung di Ruang Paseban, Setda Kabupaten Cirebon.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman menyampaikan apresiasi kepada Disnaker atas terlaksananya program ini.
Pria yang akrab disapa Jigus itu menyebutkan bahwa program pemberian santunan kepada PMI bermasalah tersebut merupakan satu-satunya di Indonesia.
Baca Juga:Pemprov Jabar Siap Dukung Pemkab Cirebon Tuntaskan Masalah Jalan RusakBelum Jalankan Program Barak Militer bagi Pelajar Bermasalah, Bupati Cirebon Ungkap Ini
“Terima kasih kepada Dinas Ketenagakerjaan yang sudah memfasilitasi program ini. Ini adalah satu-satunya program di Indonesia yang memberikan santunan kepada PMI bermasalah, dan baru dilaksanakan di Kabupaten Cirebon,” kata Jigus.
Selain itu, Jigus menyatakan, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan perlindungan sosial, termasuk memastikan akses layanan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.
“Kami sedang berusaha mensinkronisasi BPJS Kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon, agar seluruh warga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah dan maksimal,” katanya.
Ia juga menyoroti upaya pemerintah untuk melindungi para nelayan di Kabupaten Cirebon. Dari sekitar 6.000 nelayan yang terdata, 3.000 di antaranya aktif melaut dan akan mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami hadir untuk memastikan jika terjadi sesuatu, masyarakat bisa mendapatkan bantuan yang layak,” tambahnya, dilansir dari keterangan resmi yang disiarkan Diskominfo Kabupaten Cirebon.
Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon Novi Hendriantomemaparkan bahwa jumlah penempatan PMI asal Kabupaten Cirebon terus meningkat.