Salah satunya jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang tersedia di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
Serta jumlah difabel yang mendapatkan fasilitas dari ULD Bidang Ketenagakerjaan dan atau dari dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan.
Menurut Tirta, tema Temu Inklusi sangat menarik dan dapat menjadi spirit untuk membangun inklusifitas di berbagai sektor.
Baca Juga:Satu-satunya di Indonesia, Pemkab Cirebon Berikan Santunan kepada PMI BermasalahGiliran Eks Bupati Cirebon Dipanggil KPK sebagai Saksi Kasus Dugaan Suap Izin PLTU
Temu Inklusi juga penting untuk mendorong partisipasi difabel untuk memperkuat relevansi dokumen perencanaan dan penganggaran daerah dan nasional yang menjawab kebutuhan.
“Organisasi difabel, masyarakat, CSO diharapkan juga dapat berperan sebagai mitra strategis, serta penggerak inovasi pemberdayaan dan partisipasi penyandang disabilitas,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur SIGAB Indonesia M Joni Yulianto, menjelaskan bahwa sejak 2024 SIGAB Indonesia telah melangsungkan kerja sama bersama Forum Komunikasi Difabel Cirebon (FKDC) dan Pemkab Cirebon.
Dalam kerangka program Strengthening Inclusion for Diffability equity and Rights (SOLIDER) melalui dukungan program INKLUSI-Kemitraan Australia dan Indonesia Menuju Masyarakat yang Inklusif, FKDC telah mendukung perintisan enam desa inklusif, tiga di Kecamatan Greged dan tiga di Kecamatan Lemahabang.
“Kami juga melakukan penguatan ULD Ketenagakerjaan, yang hingga saat ini ada 600 lebih tenaga kerja tersalurkan. Musrembang tematik yang dimulai oleh Bappelitbangda, dan itu semua menjadi bukti, Kabupaten Cirebon menuju pembangunan yang inklusif difabel,” jelasnya.
Joni menerangkan, Temu Inklusi telah berjalan selama 5 periode dan di periode ke-6 akan dilaksanakan di Desa Durajaya.
Pemilihan Kabupaten Cirebon sebagai tuan rumah ditentukan melalui tahap asesmen yang dilakukan sejak Desember 2024 lalu.
Baca Juga:Ini 4 Usulan Prioritas Pemkot Cirebon dalam Musrenbang Provinsi Jabar 2025Usut Kasus PLTU 2 Cirebon, KPK Panggil 4 ASN Pemkab Cirebon dan Periksa WN Korsel sebagai Saksi
Salah satu alasan kuatnya adalah telah banyak praktik baik, bukti baik bagaimana Kabupaten Cirebon mengimplementasikan pembangunan inklusif.
Joni melanjutkan, dalam mempersiapkan penyelenggaraan Temu Inklusi, pihaknya telah melangsungkan beberapa pertemuan, baik dengan FKDC, koordinasi dengan perangkat daerah yang difasilitasi Bappelitbangda, termasuk pembentukan panitia di bulan lalu.
“Harapannya, kepanitiaan yang telah terbentuk menjadi tim yang kuat dalam proses penyelenggaraan Temu Inklusi ke-6 ini,” katanya.
Ia juga menargetkan pada Temu Inklusi ke-6 ini dihadiri oleh 2.000 peserta, dengan harapan berdampak secara ekonomi bagi pemerintah desa yang menjadi lokasi penyelenggaraan Temu Inklusi.