CIREBONINSIDER.COM- Pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bakal mendapat perhatian serius dari Komisi VII DPR RI.
Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan pihaknya akan mengawal penuh pelaksanaan penyaluran KUR ini, sehingga para pelaku UMKM yang merupakan masyarakat bawah hingga menengah bisa merasakan manfaatnya.
Pernyataan Siti Mukaromah yang mewakili sikap Komisi VII DPR RI terkait penyaluran KUR tersebut disampaikan usai pembukaan kegiatan Entrepreneur Hub Terpadu Banyumas 2025 yang diselenggarakan Kementerian UMKM di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis, 8 Mei 2025.
Baca Juga:PB IKA PMII Bahas Ancaman Sentralisasi Pendidikan lewat FGD NasionalBantuan Rp5 Miliar Per Desa untuk Kopdes Merah Putih Siap Digelontorkan
“Hari ini memang kita mengawal penuh, Komisi VII mengawal penuh agar Kredit Usaha Rakyat itu betul-betul terlaksana dan sesuai dengan komitmennya,” kata Siti Mukaromah dikutip Cirebon Insider dari Antara.
Ia juga mengajak pihak perbankan milik pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar ikut mengawal juga penyaluran KUR tersebut sehingga nantinya bisa berjalan baik dan berdampak positif bagi para pelaku UMKM.
“Alhamdulilllah tadi sudah dilaksanakan (penyaluran KUR Bank Rakyat Indonesia secara simbolis oleh Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza),” kata Siti Mukaromah.
Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza yang juga hadir di acar itu, dalam sambutannya memaparkan kalau peta jalan Kementerian UMKM setelah berpisah dari Kementerian Koperasi, pihaknya akan melakukan berbagai tugas.
Adapun tugas-tugas tersebut nantinya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan.
Menurut Helvi,untuk kegiatan pelatihan akan ditangani Deputi Wirausaha.
Setalah para pelaku UMKM mendapat bekal dari kegiatan pelatihan dilanjutkan ke bagian berikutnya hingga mereka mendapat permodalan mikro.
“Para pelaku UMKM ini selanjutnya dikelompokkan ke usaha mikro,” jelas Helvi menambahkan.
Baca Juga:Kemandirian Ekonomi Perempuan, Eks Korban KDRT di Kota Cirebon Dilatih Tata BogaIni 4 Usulan Prioritas Pemkot Cirebon dalam Musrenbang Provinsi Jabar 2025
“Ketika sudah berlanjut di mikro, kemudian kita perkuat dengan segala legalitas, perizinan, literasi keuangan, kita tingkatkan kelasnya kepada usaha kecil,” bebernya.
“Nah di usaha kecil ini kita perkuat lagi dengan bantuan permodalan juga untuk naik kelas menjadi kelas menengah,” katanya.
Lebih lanjut Helvi juga mengatakan bahwa tugas terakhir dari Kementerian UMKM adalah di kelas menengah yakni membantu membangun kemitraan dengan perusahaan besar yang tentunya perlu didukung oleh Himbara maupun bank-bank swasta lainnya berupa KUR.