Para siswa nantinya di temptkan di 30 hingga 40 barak militer Mereka akan dibina selama enam bulan dalam sistem semi karantina melibatkan personel TNI dan kepolisian.
Menanggapi program ini, selain ada pihak yang setuju, tida sedikit pula pihak yang mengecam keras dan menilai barak militer bukan tempat yang tepat untuk pembinaan anak.
Mereka beralasan pendekatan represif dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma psikologis dan melanggar hak asasi anak.
Baca Juga:Pemkab Cirebon Percepat Bentuk Kopdes Merah Putih, Optimis Mampu Perkuat Ekonomi DesaGelar HBH di Taman Cirebon Power, PCNU Cirebon Siap Jaga Kondusivitas dan Iklim Investasi di Kabupaten Cirebon
Sejumlah akademisi juga mengkritisi kalau program pembinaan seperti itu dinilai sebagai bentuk kegagalan sistem pendidikan dalam menyelesaikan persoalan kenakalan remaja secara holistik dan manusiawi.
Meski begitu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap melanjutkan program ini dengan mengedepankan kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, sekolah, dan aparat keamanan.
Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan program ini akan terus dievaluasi secara berkala demi memastikan keberhasilan dan keberlanjutannya
“Ini bukan bentuk hukuman, tapi bentuk kasih sayang yang tegas. Kita ingin mereka kembali ke sekolah dengan semangat dan pola pikir yang lebih baik,” ujar Dedi dalam pernyataan resminya. (*)