CIREBONINSIDER.COM- Program Sekolah Rakyat yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto mulai dijalankan di daerah, termasuk oleh Pemkab Cirebon.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon melalui Dinas Sosial (Dinsos) mulai turun melakukan survei lokasi untuk membangun atau mendirikan Sekolah Rakyat.
Survei itu dilakukan Dinsos bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas PUTR, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Baca Juga:Cirebon Punya Banyak Keunggulan, KDM: Berpotensi Menjadi Yogyakartanya Jawa BaratNapak Tilas Hari Jadi Ke-543 Kabupaten Cirebon, Bupati Imron: Jangan Lupakan Sejarah
Dan, survei awal lokasi pembangunan Sekolah Rakyat itu dilakukan di wilayah Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber, Selasa 22 April 2025.
Kepala Dinsos Kabupaten Cirebon Indra Fitriani mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 5,7 hektare untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.
“Hari ini kita mendapat kunjungan dari Kementerian PUPR untuk mensurvei calon lokasi Sekolah Rakyat yang Insyaa Allah akan dibangun di Kabupaten Cirebon,” kata Indra Fitriani.
Ia menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat ini ditujukan untuk masyarakat miskin, khususnya yang termasuk dalam desil 1 dan 2 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Harapannya, kata dia, generasi muda dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Cirebon bisa tumbuh menjadi agen perubahan.
“Anak-anak dari keluarga miskin bisa mendapat akses pendidikan yang layak, sehingga mereka dapat memperbaiki taraf hidupnya dan menjadi generasi yang lebih maju,” tambahnya, dilansir dari situs resmi Pemkab Cirebon.
Sementara itu, Tim Surveyor Kementerian PU, Nikolas Ananto menyampaikan survei yang dilakukan merupakan tahap awal untuk mengidentifikasi kesiapan lahan.
Baca Juga:Jadi Penasihat Kebijakan Pembangunan Kabupaten Cirebon, Rieke: Leluhur Saya dari CirebonWakil Bupati Cirebon Lobi Perhutani untuk Buka Akses ke Wisata Batu Lawang
“Kami identifikasi apakah lahan sudah aman secara sertifikat, cukup dari sisi luas, dan bagaimana kondisi kontur serta batas-batasnya,” kata Nikolas Ananto.
“Dari hasil pengamatan hari ini, lahan tersebut secara umum sudah memenuhi kriteria,” sambung Nikolas Ananto.
Ia menyebutkan, meskipun lahan ideal yang disyaratkan adalah 6,38 hektare, lahan seluas 5 hektare masih dapat digunakan sebagai batas minimum.
“Kontur lahan datar dan berada di kawasan permukiman, sehingga masih memungkinkan untuk dilakukan pembangunan,” katanya.
Rencana pembangunan fisik Sekolah Rakyat dijadwalkan dimulai pada Agustus 2025 dan berlangsung hingga Mei 2026, dengan target operasional pada tahun ajaran 2026.