Bahkan, Kabupaten Kuningan masih berada di posisi dua terbawah di Jawa Barat.
“Penanganan kemiskinan memerlukan kolaborasi multipihak. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri,” kata Dian Rachmat Yanuar.
Oleh karena itu, sambung bupati, pihaknya sangat berharap adanya sinergi program dari pemerintah pusat yang mampu memperkuat upaya-upaya dalam menurunkan angka kemiskinan melalui pendekatan yang lebih tepat sasaran.
Baca Juga:Beri Arahan pada Pelatihan Aplikasi Siskeudes, Bupati Kuningan: Pengelolaan Keuangan Desa Harus Semakin Sehat93 Unit Rumah untuk Nelayan Terdampak Rob Eretan, Bupati Indramayu: Kami Ingin Warga Tinggal di Tempat Aman
Masih kata Dian Rachmat Yanuar, tipologi kemiskinan di Kabupaten Kuningan secara umum menunjukkan korelasi erat dengan tingkat pengangguran.
Data menunjukkan bahwa 69,26 persen penduduk miskin berasal dari kelompok yang tidak atau belum bekerja, disusul oleh buruh harian lepas (11,96 persen).
Kemudian, pedagang kecil (6,63 persen), pegawai swasta (5,87 persen), dan petani (5,17 persen).
Kecamatan Cimahi, disebutkan Bupati Kuningan, menjadi salah satu lokus penting pengentasan kemiskinan, dengan penduduk miskin yang didominasi oleh kelompok belum bekerja (62,26 persen), pedagang kecil (13,26 persen), petani (11,14 persen), dan pekerja lepas (9,01 persen).
Adapun dalam kunjungan lainnya Budiman Sujatmiko, diawali ke SD Mekarjaya, pameran UMKM di Desa Cimahi, dan dialog dengan masyarakat sekitar, OPD dan Kepala Desa, dan ke rumah warga yang tidak layak huni.
Kunjungan ini diakhiri dengan pengukuhan kepengurusan Bakti Taskin se-Indonesia secara Virtual oleh Ketua BP Taskin Budiman Sudjatmiko, berlangsung di Teras Pendopo. Selaku Ketua Bakti Taskin Kabupaten Kuningan, Hj Ela Helayati, SSos. (*)